Pendapat Kelompok Kami Mengenai Pt.Freeport Indonesia

Menurut kami, PT. Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan pertambangan emas terbesar didunia yang berada di Papua yang kebanyakan pekerjanya (bagian menengah kebawah) berasal dari bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakat papua namun pemilik serta pemegang saham terbesar dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & GoldInc merupakan warga Negara Amerika Serikat. Keberadaan PT Freeport di Indonesia merukan suatu asset paling berharga yang belum tentu Negara-negara lain di dunia ini memiliki pertambangan emas seperti PTFI. Area PTFI yang bertepat di Papua yang duhulu sudah diketahui oleh Presiden pertama RI yaitu Soekarno yang menamakan tambang emas ini sebagai Puncak Soekarno agar di masa yang akan datang akan banyak generasi selanjutnya untuk mengolah Pertambangan Emas terbesar di dunia ini. Akan tetapi, Masyarakat Indonesia hingga saat ini belum ada satupun yang dapat mengolah pertambangan ini secara mandiri melainkan adanya ikut campur tangan Negara lain (Amerika Serikat) dalam pengolahan sumber daya alam itu. Oleh karena itu, Amerika serikat mengontrak kerja sama dengan bangsa Indonesia untuk mengelola Pt. Freeport sampai tahun 2041. Namun, Indonesia hanya mendapat 1% dari pajak Pt.Freeport, ini sungguh tidak adil dan tidak masuk akal karena mereka hanya menumpang mengelola padahal pertambangan emas ini berada di wilayah Papua yang berada di Negara Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintahan Jokowi sekarang ini sedang menggubris untuk pembantalan kontrak kerja dengan pihak Freeport untuk segera melepas Pt.freeport ke tangan Pemerintahan Indonesia. Tetapi, Hal yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak seperti mengembalikan telapak tangan karena pihak Amerika tidak ingin melepas begitu saja , hingga permasalahan ini di bawa ke rana hukum internasional yaitu dengan Arbitrase Internasional jika dalam jangka waktu 120 hari pihak Indonesia tidak menyepakati penambahan jangka waktu kerja sama PT Freeport. Pada dasarnya Pertambangan emas terbesar didunia ini milik Indonesia dan seharusnya yang mengelola juga Indonesia oleh sebab itu pemerintah Indonesia tidak gentar untuk menolak dan melawan pihak Amerika. Keberadaannya sangat diinginkan semua Negara karena pertambangan emas sangat jarang di jumpai di daratan di dunia ini. Sehingga keberadaannya dapat menjadi boomerang Indonesia, karena Indonesia banyak mendapat ancaman dari Negara Amerika namun jika Indonesia berhasil untuk mengelola Freeport secara mandiri keberadaannya sangat menguntungkan Indonesia. Karena Freeport merupakan pertambangan emas yang sangat besar dan merupakan tambang uranium yang sampai saat ini jarang (sangat langka) dijumpai di pertambangan dunia.

Langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah agar pertambangan emas ini dapat menyejahterakan rakyat Indonesia sebagai berikut:

1.      Lepas kontrak dengan pihak Amerika.

2.      Mencetak Generasi muda yang siap untuk mengelola pertambangan Freeport secara mandiri.

3.      Apabila sudah menjadi milik Negara , jangan ada KKN di dalamnya

4.      Dengan adanya Pt.Freeport sebagai pertambangan emas, maka hasil dari pengolahan emas dapat di ekspor ke berbagai negara dan hasilnya untuk dana ke desa-desa atau untuk membuat fasilitan dan infrastruktur di kota maupun di desa dari hasil ekspor emas.

Nama Kelompok : (1EB11)

1.      Bima Indra Sutopo (21216424)

2.      Ismayagita Cipta Rifinaya (23216616)

3.      Riska Erviani (26216474)

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada masa Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan yang besar. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Ekonomi Perang Masa Pendudukan Jepang - Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, telekomunikasi dan lainlain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.

Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada “Lingkungan

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” mempunyai dua tugas, yakni:

•     memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan,

•   mengusahakan produksi barang- barang untuk kepentingan perang.

Seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit Jepang seharihari, bahkan juga untuk keperluan perang jangka panjang. Beberapa tindakan Jepang dalam memeras sumber daya alam dengan cara-cara berikut ini :

1. Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal ini mengakibatkan rakyat menderita kelaparan
2. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang, misalnya kayu jati untuk membuat tangkai senjata. 
3. Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera. 
4.  Penyerahan ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang.

Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa dimanfaatkan secara kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tekanan politik, ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadikan mental bangsa Indonesia mengalami ketakutan dan kecemasan

1. Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi 
   
   

A.    Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi dan keuangan sangat buruk, yang disebabkan oleh Inflasi yang sangat tinggi , terjadi inflasi yang sangat tinggi karena ada 3 mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Dan kemudian pada bulan oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI ( Oeang Republic Indonesia ) sebagai pengganti uang jepang.

B. Masa Liberal
Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1.      Program Benteng (Kabinet Natsir)

2.      Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)

3.      Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I)

4.      Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar

5.      Gunting Syarifuddin

6.      Rencana Pembangunan Lima tahun (RPLT)

C.    Masa Demokrasi Terpimpin
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang

2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.

3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.

2.    Masa Orde Baru (1966 - 1998)
      Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis. Pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah menempuh cara sebagai berikut :
1)    Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi.
2)    Kerja Sama Luar Negeri
3)    Pembangunan Nasional

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1)    Pelita I (1 April 1969 hingga 31 Maret 1974)
•    Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
•    Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
2)    Pelita II  (1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.)
•    Menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan insdutri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
•    Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.
•    pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3)    Pelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.)
Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
4)    Pelita IV (1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.)
•    Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
•    Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
5)    Pelita V (1 April 1989 hingga 31 Maret 1994.)
•    Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri.
•    Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun.
6)    Pelita VI (1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.)
•    Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
•    Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan.

3.    Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
a.    Presiden B.J.Habibie
      Pada  tanggal 14 dan 15 Mei 1997, Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS. Pada tahun 1998, antara bulan Januaru-Februari sempat menembus Rp 11.000 per dolar AS dan pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS.
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:
•    Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
•    Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
•    Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi.

b.    Presiden Abdurahman wahid
     Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
      Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
      Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
      Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.

c.    Presiden Megawati Soekarnoputri
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. 
2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. 
3. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
   

d.    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
       Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini.        Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Masa Kepeminpinan Jokowi dan Yusupkala

Pak jokowi nmengeluarkan 3 paket kebijakan, yaitu :

a. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. “Ada 89 peraturan yang diubah dari 154,” kata Jokowi. “Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional.”

b. Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur.

c. Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

REFERENSI:

https://id.linkedin.com/pulse/sejarah-perekonomian-indonesia-ahmad-noormuhammad

http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/sejarah-perekonomian-indonesia-dari-sebelum-kemerdekaan-hingga-orde-reformasi.html

http://www.gurusejarah.com/2015/01/ekonomi-perang-masa-pendudukan-jepang.html

http://www.kompasiana.com/harisusanto/perekonomian-indonesia-di-zaman-kolonial_5500701ba333115b73510d94

Nama Kelompok : (1EB11)

•  Bima Indra Sutopo (21216424) 
•   Ismayagita Cipta Rifinaya (23216616) 
•  Riska Erviani (26216474)